Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI. Foto: Oji/nr

PARLEMENTARIA, Tangerang - Pedagang pasar tradisional menyebut kenaikan harga beras yang terjadi belakangan adalah yang tertinggi dalam sejarah di era Presiden Joko Widodo. Kenaikan harga beras ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dan mencetak rekor baru, tembus hingga Rp18 ribu per kilogram (kg).

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengatakan kesulitan masyarakat mendapatkan beras medium dan premium akibat kelangkaan stok di pasaran menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi secara nasional tak bisa dihindarkan.

"Kita juga tahu keberadaan bansos beras 10 kg yang masif digulirkan jelang Pilpres 2024, sebelum kelangkaan di pasar ini terjadi. Pembagian bansos dalam momentum politik itu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan," ujar Politisi PDI-Perjuangan ini.

"Pembagian bansos dalam momentum politik itu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan,"

Legislator Dapil Banten III meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan ini menambahkan bahwa keterbatasan stok beras nasional menjadikan impor sebagai satu-satunya solusi tercepat mengatasi kelangkaan bahan pangan nasional tersebut sekaligus sebagai upaya menahan laju inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan.

"Walaupun memang ketersediaan pasokan beras ini bukan bagian dari domain Bank Indonesia, namun kami berharap ada sinergi bersama-sama Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah guna mengendalikan Inflasi yang disebabkan kenaikan harga beras dan komoditas pangan lainnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Fitri 2024," tandas Marinus.

Terakhir, dirinya berharap jika nanti pasokan beras sudah tersedia, jalur distribusi juga harus baik dan tidak salah sasaran. Dalam jangka pendek bisa dilakukan bersama-sama para pemangku kepentingan dan Bank Indonesia dalam batas kontrol stabilitas harga sehingga inflasi tidak terlalu besar, ekonomi nasional tidak terganggu," tutupnya. (oji/aha)